PortalJPM.com – Dua hari di Bandung, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi tidak bicara soal penyaluran dana baru. Fokusnya justru ke hal yang lebih mendasar: memastikan uang negara yang sudah dikelola tercatat rapi, transparan, dan siap diaudit.
Agenda itu dibahas dalam Rapat Rekonsiliasi Data Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2026, pada 21-22 Oktober 2026. Hadir jajaran LPDB Koperasi, perbankan mitra, Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan, hingga tim dari Kementerian Keuangan.
Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan tata kelola tidak bisa hanya mengandalkan teknologi.
Menurutnya, LPDB memang sudah mengintegrasikan transaksi keuangan lewat sistem dan aplikasi. Tapi sistem secanggih apa pun, tetap harus berjalan di atas aturan dan prinsip tata kelola yang baik.
“Transformasi sistem keuangan telah didukung teknologi dan inovasi. Namun, seluruh proses tersebut tetap harus dijalankan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik,” kata Krisdianto di Bandung, Kamis (22/10/2026).
Bagi Krisdianto, rekonsiliasi bukan pekerjaan administratif. Ini soal kepercayaan.
“Pastikan setiap rupiah dana kelolaan negara tercatat dengan transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
4 Agenda yang Dibedah 2 Hari di Bandung
- Pembayaran Real Time via CMS BNI
LPDB mengevaluasi Cash Management System (CMS) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Saat ini pembayaran ke pihak ketiga sudah lewat sistem BNI.
LPDB mendorong agar transaksi bisa berjalan real time, karena mitra LPDB tersebar di banyak wilayah Indonesia.
- Corporate Card BSI, Jangan Sampai Lolos Kontrol
Agenda kedua adalah rekonsiliasi corporate card bersama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Fasilitas ini dipakai untuk mendukung proses bisnis, termasuk evaluasi di lapangan.
Krisdianto mengingatkan, kemudahan fasilitas harus diimbangi disiplin bayar dan pencatatan yang rapi.
- Siap-siap Audit 2026, 20 Tahun LPDB Jadi Sorotan
LPDB mulai persiapan awal audit laporan keuangan Tahun Anggaran 2026 bersama KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan.
Krisdianto menyebut, usia LPDB yang sudah dua dekade harus dibarengi laporan keuangan yang tertib dan sesuai ketentuan. Audit diharapkan berjalan optimal dan menghasilkan penilaian independen sesuai kondisi sebenarnya.
- Laporan Keuangan Lewat SAKTI BLU
Agenda terakhir adalah pendalaman pelaporan lewat Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Badan Layanan Umum (BLU), bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.
LPDB menjadi salah satu BLU yang sudah menjalankan uji coba modul pelaksanaan, dan kini mendorong pendalaman sistem agar pelaporan makin solid.
Pesan Krisdianto: Jangan Pulang Tanpa Rencana Aksi
Di penutup forum, Krisdianto meminta peserta tidak hanya diskusi.
Ia meminta tim keuangan menetapkan jadwal penyelesaian yang jelas untuk setiap agenda, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan menyusun tindak lanjut yang konkret.
“Jadikan forum ini sebagai ruang diskusi yang produktif. Sampaikan kendala di lapangan, cari solusinya bersama, dan hasilkan komitmen serta rencana aksi yang konkret,” ujarnya.
Bagi LPDB, penguatan ini adalah fondasi untuk menjaga akuntabilitas dana bergulir, sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan koperasi di Indonesia. (ids)
