PortalJPM.com — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjadi narasumber pada Special Event “2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat” yang digelar Garuda TV di Auditorium Universitas Tarumanagara (UNTAR), Selasa (27/10).
Dalam acara yang dipandu Ayu Jelita dan Refa Walukow itu, Menkop menegaskan 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat.
Koperasi Harus Jadi Mainstream, Bukan Pelengkap
Menurut Ferry, selama 30 tahun terakhir ekonomi nasional terlalu didominasi korporasi. Koperasi kini didorong sejajar dengan BUMN dan korporasi untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Koperasi, BUMN, dan korporasi harus sama-sama memberi andil terbaik untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Ferry.
Ia menilai koperasi termarjinalisasi sejak penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan IMF akhir 1990-an, ketika peran negara diminimalisir dan ekonomi diserahkan ke mekanisme pasar.
Presiden Prabowo, kata dia, meminta negara hadir kembali mengatur pasar lewat koperasi, agar tercipta keadilan bagi nelayan, petani, dan peternak.
Kemenkop sendiri tidak hanya mengurusi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kementerian ini membina lebih dari 130.000 koperasi di sektor produksi, distribusi, industri, hingga keuangan, termasuk KUD, Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), hingga Bank Bukopin yang awalnya milik koperasi.
83.000 KDKMP Terbentuk, 10.000 Siap Operasi
Ferry menyampaikan, saat ini sudah ada 83.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang memiliki badan usaha. Jumlah desa di Indonesia sekitar 75.000, sehingga hampir seluruh desa dan kelurahan sudah punya koperasi.
Dari jumlah itu:
• 38.000 lahan sudah terdaftar
• 28.645 bangunan gudang, gerai, dan kelengkapannya sudah 100 persen selesai
• 10.000 koperasi sudah siap operasional
Pembentukan KDKMP berdasar Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan melibatkan 18 kementerian/lembaga, pemda, serta musyawarah desa khusus.
“Jadi tidak benar kalau KDKMP itu top-down, karena proses bottom-up-nya tetap kita lalui,” tegas Ferry.
Sebulan lalu, terbit Perpres Nomor 22 Tahun 2026 tentang tata kelola operasional KDKMP.
3 Fungsi Utama Koperasi Merah Putih
- Menyalurkan Barang Bersubsidi
Pupuk bersubsidi, LPG 3 kg, minyak goreng, dan beras SPHP langsung dari produsen ke masyarakat tanpa rantai distribusi panjang. - Menjadi Off-taker
Menyerap hasil pangan, hortikultura, perkebunan, kerajinan, hingga perikanan warga desa. Koperasi juga akan dilengkapi skema KUR dan alat mesin pertanian. - Microfinance
Menjadi alternatif pembiayaan agar warga tidak lagi terjerat rentenir, tengkulak, dan pinjol berbunga tinggi.
Dengan KDKMP, masyarakat desa berubah dari sekadar objek ekonomi dan penerima manfaat, menjadi pelaku ekonomi yang memiliki badan usaha dan aset.
1.000 Desa Belum Ada Listrik
Dalam kunjungan ke desa, Kemenkop menemukan lebih dari 1.000 desa belum ada listrik dan belasan ribu desa belum ada akses internet.
“Ini masalah yang 81 tahun kita merdeka, tidak pernah terselesaikan,” kata Ferry.
Temuan itu dilaporkan ke Presiden sebagai dasar perencanaan berbasis evidence based policy.
3 Capaian Kemenkop Selama 2 Tahun
Di penghujung paparan, Ferry menyebut 3 capaian Kemenkop:
- Dekopin disatukan setelah lebih dari 15 tahun terpecah.
- Kemenkop punya universitas — Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) di Jatinangor, Sumedang.
- Upaya memiliki bank koperasi kembali dihidupkan. (ids)
