PortalJPM.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh mengurangi program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Demikian ungkap Suhud usai Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2024-2029, Senin (8/6).
Ia mengatakan, kondisi fiskal Jakarta kini menghadapi tekanan yang cukup berat. Selain anggaran pembangunan mengalami defisit, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami pengurangan.
“Defisitnya cukup besar. Mengharuskan Pemprov DKI Jakarta melakukan efisiensi terhadap anggaran yang ada,” ujar Suhud yang baru dilantik sebagai ketua DPRD DKI tersebut.
Meski begitu, dia memastikan DPRD DKI Jakarta akan mengawal kebijakan efisiensi agar tidak menyasar program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Program tersebut antara lain, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), subsidi pangan, serta alokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan banjir.
“Dewan ingin memastikan tidak ada pemotongan terhadap anggaran yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat,” tandas dia.
Menurut dia, efisiensi sebaiknya mengarah pada belanja yang tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan demikian, kebutuhan dasar warga tetap terlindungi di tengah tekanan fiskal. “Itu kita pastikan tidak ada pemotongan dan tidak ada pengurangan,” jelas Suhud.
Suhud juga mendorong Pemprov DKI Jakarta lebih aktif menggali sumber pendanaan alternatif melalui creative financing.
Ia menilai, Jakarta memiliki banyak potensi pendanaan dan peluang kerja sama yang dapat dielaborasi bersama berbagai pihak. Sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan rutin.
DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak kepada warga. Kondisi ekonomi terkini menuntut pemerintah daerah bekerja lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja. (all/ids)
